Bupati Pangkep Terima Kunjungan DPD RI Bahas Soal Advokasi Kelistrikan Wilayah Kepulauan

PANGKEP- - Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) didampingi Wabup, Sekda dan OPD terkait menerima kunjungan anggota DPD RI Komite II, di ruang rapat wabup, Jumat(16/12/22).

Dihadapan anggota DPD RI Komite II, Bupati MYL menyampaikan selayang pandang kabupaten Pangkep. Baik terkait geografis dan demografi.

Baca juga: Warga Desa Tanggeran Apresiasi Pengerjaan Aspal Jalan Desa

Kunjungan kerja dari komite II DPD RI ini kata MYL, diharapkan akan melahirkan kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengitervensi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pemrintah daerah khususnya permasalahan yang ada wilayah kepulauan.

MYL menyampaikan, kondisi wilayah Pangkep yang terdiri dari 13 kecamatan masih terdapat beberapa permasalahan mendasar khususnya yang berada diwilayah kepulauan antara lain persoalan kualitas bersih, penerangan listrik, akses jaringan komunikasi, kualitas pendidikan, kesehatan dan permasalahan lainnya. 

Baca juga: Plt Gubernur Dampingi Menteri ATR Resmikan Gedung dan Masjid Kanwil BPN Sulsel

Terkhusus persoalan penerangan listrik di kepulauan pada umumnya masih menggunakan genset, baik yang diadakan oleh pemerintah desa dan kelurahan maupun yang diupayakan sendiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang waktu operasinya masih sangat terbatas yaitu mulai pukul 17.00 sampai 22.00. 

"Kunjungan kerja dari komite II DPD RI ini kami berharap akan melahirkan kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengitervensi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pemrintah daerah khususnya permasalahan yg ada wilayah kepulauan, "katanya.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Polsek Minasate'ne Monitoring Pekerja Pembangunan Jalur Kereta Api

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen mengatakan pihaknya melakukan advokasi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Khusus di Pangkep katanya, pihaknya mengadvokasi persoalan kelistrikan sejumlah desa yang belum teraliri listrik. Termasuk bantuan genset dan PLTS pemerintah baik pusat maupun daerah yang rusak.

Baca juga: Menelan Dana 20 Milyar Lebih, Kantor BPKP Kalteng Akan Segera Berdiri Megah

"Itulah kami datang untuk mengetahui persis persoalan yang terjadi dan solusinya seperti apa?, "ujarnya.

Pertemuan menghasilkan solusi antara pemda, PLN dan Kementrian ESDM sepakat melakukan MoU untuk mengadakan mesin supersun.

Baca juga: Gencar Bangun Batam  Hingga Pemukiman,  Warga Lubuk Baja : Terimakasih Banyak Walikota

"Supersun itu pengelolaannya lebih sederhana, harganya terjangkau. Bagi desa yang belum ada, tentunya akan dilakukan MoU untuk pengadaan tersebut, "katanya.

Komite II DPD RI lanjutnya, merupakan mitra Kementerian ESDM. Olehnya itu pihaknya akan menindaklanjuti agar program pemerintah dan bantuan dapat terealisasi agar rumah masyarakat dapat teraliri listrik.

Berdasarkan data, sebanyak 24 pulau dengan 776 kepala keluarga(KK) yang belum teraliri listrik.

"Ini yang penting sekali menjadi perhatian pemerintah pusat dan PLN. Tadi, PLN dan Kementerian ESDM telah memberikan solusi terbaik supaya ini bisa teraliri listrik, "tutupnya.( Herman Djide)